English Indonesia
Pencarian
Fasilitas Anggota
Nama User
Kata Kunci
 Lupa Kata Kunci?
 Daftar Anggota Web
 Daftar Anggota AKI
 Login Anggota AKI
 Persyaratan Keanggotaan
Formulir Keanggotaan Web
 LPJK
 KKPPI
 Prospek Konstruksi
 Sertifikasi
Informasi
2017-12-03
Jelang Libur Natal, Ditjen Bina Marga dan Jasa Konstruksi Perlu Tingkatkan Koordinasi
Dikirim Oleh: Administrator

Jakarta - Panitia Kerja (Panja) Preservasi Jalan Nasional Komisi V DPR dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan peninjauan kondisi ruas jalan nasional Pantai Utara Jawa yang akan digunakan pada libur Natal dan Tahun Baru.

 

“Koordinasi yang baik antara Bina Marga dengan penyedia layanan jasa konstruksi penting untuk menjaga kualitas jalan nasional, sehingga jumlah lubang-lubang jalan bisa diminimalisir dan tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan,” kata Sigit Soesiantomo, Ketua Panja Preservasi Jalan Nasional saat melintasi jalur Pantura, pekan lalu.

Panja juga menekankan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, seperti efektivitas dari pengawasan dan pemeliharaan jalan nasional. Terutama proyek yang sudah dilimpahkan ke pihak penyedia jasa konstruksi melalui sistem long segment.

Termasuk mencermati angka persentase kerusakan jalan nasional dan posibilitas dukungan anggaran preservasi jalan yang didapatkan dari pajak kendaraan bermotor. Poin-poin ini akan dibahas dalam rapat panja selanjutnya.

Menurut Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta Atyanto Busono, penerapan long segment memang masih  mengalami masa transisi. Jadi masih diperlukan pembinaan lanjut terhadap pihak penyedia konstruksi untuk tanggap dalam melakukan pemeliharaan jalan.

“Di tahun 2018 akan ditetapkan manajer pemeliharaan jalan untuk dapat terjun langsung menggerakkan mandor-mandor jalan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Preservasi Jalan Hedy Rahardian menjelaskan, bahwa penyebab terbesar kerusakan jalan disebabkan overloading dan kultur mutu konstruksi yang rendah. Untuk menjaga kondisi jalan nasional, tentu dibutuhkan dukungan dari semua stakeholder, mulai dari regulator hingga pengguna.

“Regulasi seperti optimalisasi jembatan timbang, awerness dari pengguna untuk tidak memuat lebih dari tonase yang telah ditentukan, serta optimalisasi biaya pajak kendaraan bermotor untuk bantuan dana preservasi jalan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Kemenetrian Keuangan,” jelasnya. (ade/foto: dpr.go.id)

 
© 2007 Asosiasi Kontraktor Indonesia. Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang. Dibuat Oleh SLG   | Kebijakan |
...