Industri konstruksi Indonesia menghadapi perubahan besar setelah pemerintah memperketat regulasi sertifikasi sebagai syarat utama kelangsungan usaha. Anggota Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) kini dituntut lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban hukum agar tetap kompetitif di pasar nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menjadi landasan awal, diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan tersebut memaksa kontraktor beralih ke sistem digital berbasis OSS untuk mengurus Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Badan Usaha, hingga Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. Aturan ini lahir untuk menutup celah penyalahgunaan, sekaligus membangun ekosistem konstruksi yang lebih tertib dan profesional.
Sertifikasi sebagai tolok ukur profesionalisme
Sertifikasi konstruksi bukan sekadar dokumen administratif, tetapi instrumen penting yang menentukan kelayakan sebuah perusahaan menjalankan proyek. Sertifikat Badan Usaha atau SBU menjadi bukti resmi klasifikasi dan kualifikasi kontraktor. Tanpa SBU, badan usaha tidak bisa mengikuti tender, bahkan meski memiliki pengalaman teknis yang kuat. Di sisi lain, tenaga kerja wajib mengantongi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi atau SKK sesuai jenjang. Mulai dari operator, teknisi, hingga ahli, setiap level harus melewati proses uji kompetensi yang diakui Lembaga Sertifikasi Profesi. Aturan ini bertujuan meningkatkan kualitas kerja sekaligus mengurangi risiko kecelakaan di lapangan yang selama ini menjadi salah satu kelemahan industri konstruksi.
Bagi anggota AKI, pemenuhan sertifikasi memberikan keuntungan strategis. Pertama, perusahaan memperoleh kepercayaan lebih besar dari pemilik proyek, baik pemerintah maupun swasta. Kedua, kepatuhan regulasi memperluas akses untuk menjalin kerja sama internasional. Kontraktor asing yang masuk ke Indonesia wajib menyesuaikan sertifikasinya dengan standar lokal, sehingga kontraktor dalam negeri yang sudah memenuhi aturan dapat berdiri sejajar. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa sertifikasi bukan beban, melainkan peluang memperkuat posisi di pasar global.
Transformasi OSS dan integrasi data
Salah satu perubahan besar yang dirasakan kontraktor adalah digitalisasi perizinan melalui OSS berbasis risiko. Sistem ini menjadikan NIB sebagai identitas legal utama yang menghubungkan semua izin turunan. Proses yang sebelumnya manual kini lebih cepat, transparan, dan terintegrasi. Namun, digitalisasi ini juga menuntut kesiapan administrasi dan literasi teknologi. Perusahaan yang tidak siap akan tertinggal karena setiap kesalahan data, termasuk salah memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dapat menghambat proses sertifikasi.
Pemerintah juga memperkuat integrasi data dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Melalui LPJK, sertifikat dapat diverifikasi secara cepat sehingga kontraktor tidak lagi menghadapi risiko pemalsuan dokumen. Sistem ini sekaligus memberikan perlindungan bagi kontraktor resmi yang selama ini dirugikan oleh praktik tidak sehat. Anggota AKI diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan sistem baru ini, karena ketertiban administratif menjadi bagian dari kompetensi yang wajib dimiliki.
Selain itu, OSS menekankan pendekatan berbasis risiko. Badan usaha besar, menengah, hingga kecil dikenai kewajiban yang proporsional sesuai skala usahanya. Bagi kontraktor kecil, aturan memberikan ruang adaptasi dengan syarat pengalaman tertentu. Namun, kelonggaran ini hanya bersifat sementara. Perusahaan tetap diwajibkan meningkatkan kompetensi agar dapat bersaing secara penuh.
Konsekuensi strategis dan tantangan ke depan
Regulasi sertifikasi konstruksi membawa konsekuensi langsung terhadap strategi bisnis kontraktor. Dokumen resmi menjadi tiket masuk tender, sehingga perusahaan yang lalai tidak akan diperhitungkan. Masa berlaku sertifikat yang terbatas juga menuntut kedisiplinan manajemen dalam melakukan pembaruan. Keterlambatan memperpanjang SBU atau SKK berpotensi memutus kesinambungan proyek dan merusak reputasi perusahaan.
Namun, di sisi lain, sertifikasi memperkuat daya saing. Perusahaan yang patuh regulasi dan memiliki tenaga kerja tersertifikasi akan lebih dipercaya. Bagi pemerintah, kepatuhan ini menjadi cara memastikan proyek infrastruktur nasional berjalan dengan standar tinggi. Bagi investor, kontraktor yang tertib sertifikasi dianggap lebih aman untuk diajak bekerja sama. Anggota AKI yang konsisten menjaga sertifikasi tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga membangun reputasi profesional yang sulit disaingi.
Tantangan terbesar adalah perubahan pola pikir. Banyak kontraktor masih melihat sertifikasi sebagai kewajiban formalitas, bukan strategi bisnis. Padahal, regulasi baru menempatkan sertifikasi sebagai alat ukur profesionalisme yang langsung memengaruhi peluang kerja. AKI dapat berperan penting dengan memberi edukasi, advokasi, serta fasilitasi bagi anggotanya agar tidak hanya memenuhi persyaratan minimum, tetapi juga mengoptimalkan sertifikasi sebagai nilai tambah kompetitif.
Pada akhirnya, regulasi sertifikasi konstruksi adalah fondasi baru yang membentuk wajah industri ke depan. Anggota AKI yang cepat beradaptasi akan menjadi garda depan pembangunan nasional. Sementara itu, mereka yang mengabaikan akan tertinggal dalam persaingan yang semakin ketat. Kepatuhan kini bukan pilihan, melainkan kebutuhan strategis. Untuk memperdalam topik ini, pembaca dapat melihat artikel lain di Olam News yang membahas transformasi digital dalam manajemen proyek konstruksi dan tren Building Information Modeling yang semakin mendominasi.
