Jakarta, 18 Desember 2025 – Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) menghadiri Seminar Nasional “Dinamika Pasar Konstruksi Nasional dan Persepsi Risiko Usaha Jasa Konstruksi 2026” yang diselenggarakan oleh Direktorat Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi (DJBK), Kementerian PU, di Gedung SDA Lantai 8 Kementerian PU, Jakarta Selatan. AKI diwakili oleh Bapak Ir. Basuki Muchlis, MT, Direktur Eksekutif AKI.
Dalam forum ini, AKI menegaskan pentingnya pembacaan pasar dan peta risiko 2026 secara lebih realistis, karena sektor konstruksi memiliki peran besar bagi perekonomian dan ikut terdampak ketika terjadi pengetatan anggaran serta persaingan tender yang makin ketat. Fokus utama dunia usaha saat ini bukan hanya mengejar volume pekerjaan, tetapi memastikan proyek berjalan sehat dari sisi risiko, arus kas, kepatuhan, dan kualitas pelaksanaan.
Bapak Ir. Basuki Muchlis, MT menyampaikan bahwa kepastian pembayaran proyek dan percepatan proses termin menjadi salah satu kunci menjaga stabilitas ekosistem jasa konstruksi.
“AKI mendorong kebijakan yang memperkuat kepastian pembayaran, mempercepat proses termin, dan menyederhanakan administrasi pembayaran proyek. Ini penting agar kontraktor, vendor, dan subkon terlindungi dari risiko gagal bayar, sekaligus proyek tetap tepat waktu dan berkualitas,” ujar Bapak Ir. Basuki Muchlis, MT.
AKI juga menekankan bahwa pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi perlu dijalankan konsisten, termasuk pemanfaatan sistem informasi dan integrasi data lintas layanan pemerintah, agar proses perizinan, pengadaan, pelaporan, dan pengawasan berjalan lebih transparan, cepat, dan akuntabel.
Poin yang disorot AKI dalam seminar ini:
- Kepastian pembayaran proyek, percepatan termin, dan penyederhanaan administrasi pembayaran.
- Penguatan tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi, termasuk peningkatan kepatuhan mutu, keselamatan, dan standar pelaksanaan.
- Percepatan digitalisasi layanan dan integrasi data pada penyelenggaraan jasa konstruksi untuk mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan transparansi.
- Kesiapan kapasitas industri menghadapi dinamika program 2026 agar paket pekerjaan lebih jelas, terukur, dan berdampak nyata bagi dunia usaha serta masyarakat.
AKI menyatakan siap berkolaborasi dengan DJBK, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk memperkuat iklim usaha jasa konstruksi yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan kontraktor nasional terlindungi dari risiko yang tidak proporsional.
