Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur melalui skema Public-Private Partnership (PPP) dalam ajang AKI Connect 2025 yang digelar bersamaan dengan 57th ASEAN Construction Federation (ACF) Council Meeting di Jakarta, 14 Agustus 2025. Pertemuan ini menjadi sorotan karena menghadirkan pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, hingga akademisi, dengan satu tujuan: mempercepat pembangunan infrastruktur berkelanjutan dengan dukungan investasi swasta.
Tantangan Infrastruktur ASEAN dan Indonesia
Data terbaru menunjukkan, negara-negara ASEAN hanya mampu membiayai sekitar 37 persen kebutuhan infrastruktur mereka. Sisanya harus ditutupi oleh modal swasta. Tantangan ini semakin nyata di Indonesia, di mana birokrasi yang kompleks, keterbatasan anggaran APBN dan APBD, serta proses pengadaan lahan yang berlarut-larut membuat investor ragu untuk terlibat. Risiko politik dan rendahnya tingkat kelayakan proyek juga memperburuk situasi. Presiden Prabowo dalam pernyataan di Rakernas KADIN Januari 2025 menekankan bahwa sektor swasta akan mengambil peran lebih besar dalam pembangunan infrastruktur karena dianggap lebih efisien dan inovatif .
Peran Strategis PT PII dalam Penjaminan
Sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) berfungsi sebagai penjamin pemerintah dalam proyek-proyek infrastruktur. Hingga Januari 2025, PT PII telah menerbitkan 35 penjaminan proyek pemerintah dengan nilai total Rp50,9 triliun di berbagai sektor, mulai dari telekomunikasi, jalan tol, air, hingga transportasi . PT PII juga mengeluarkan 19 penjaminan kredit untuk 11 BUMN dengan nilai Rp127,4 triliun, memperlihatkan perannya yang vital dalam menjaga kepercayaan investor dan lembaga keuangan.
Strategi PPP Kementerian PUPR
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran pembangunan sektor PUPR pada periode RPJMN 2025–2029 mencapai Rp1.905,3 triliun. Dari jumlah itu, sekitar 39,5 persen masih berupa funding gap yang harus diisi melalui keterlibatan swasta . Untuk itu, Kementerian PUPR mengutamakan implementasi PPP dengan tiga skema utama: User Charge, Availability Payment, dan Supported BOT. Sejumlah proyek prioritas telah disiapkan, antara lain pembangunan jalan tol Pejagan–Cilacap, tol Gilimanuk–Mengwi, serta proyek pembangkit listrik mini hidro di berbagai wilayah.
Kisah Sukses PPP di Indonesia
Indonesia telah membuktikan efektivitas PPP melalui proyek Palapa Ring yang membangun jaringan tulang punggung serat optik nasional, menghubungkan seluruh kabupaten dan kota. Proyek ini sukses berkat dukungan skema Availability Payment dari dana USO yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika . Selain itu, Proyek SPAM Umbulan di Jawa Timur dan SPAM Bandar Lampung juga berhasil beroperasi setelah mendapat dukungan Viability Gap Fund (VGF). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kombinasi dukungan pemerintah, keterlibatan swasta, dan penjaminan risiko dapat menghasilkan proyek infrastruktur yang efektif dan berkelanjutan.
Kepastian Hukum dan Mitigasi Risiko
Aspek hukum menjadi faktor krusial dalam keberhasilan PPP. Menurut pakar hukum M. Idris F. Sihite, risiko utama dalam proyek PPP sering muncul dari ketidakjelasan kontrak, perubahan regulasi, hingga sengketa lahan . Oleh karena itu, Perpres No. 38 Tahun 2015 dan regulasi LKPP No. 1 Tahun 2025 menjadi rujukan utama dalam memastikan transparansi, alokasi risiko yang proporsional, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Kepastian hukum ini menjadi pondasi agar investor merasa nyaman dan proyek dapat berjalan sesuai target.
Momentum Investasi Swasta
Dengan kebutuhan infrastruktur yang semakin besar dan keterbatasan fiskal negara, PPP bukan sekadar alternatif, melainkan sebuah keharusan. Dukungan regulasi, keberadaan lembaga penjamin seperti PT PII, serta pengalaman sukses dari proyek sebelumnya menjadi modal berharga. Di sisi lain, investor kini memiliki peluang yang lebih jelas untuk berpartisipasi dalam pembangunan, baik melalui sektor jalan, air bersih, energi, maupun pengelolaan limbah.
Penyelenggaraan AKI Connect 2025 dan ACF Council Meeting di Jakarta bukan hanya forum diskusi, melainkan juga momentum penting yang menandai keseriusan Indonesia dalam membuka ruang bagi investasi swasta. Dengan komitmen pemerintah, keterlibatan lembaga internasional, serta dukungan penuh dari sektor swasta, percepatan pembangunan infrastruktur dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia maupun kawasan ASEAN.
Unduh Materi Presentasi
Untuk mempelajari lebih detail, seluruh materi presentasi dari pembicara dapat diunduh melalui tautan di bawah ini:
